“Mereka itu bergegas segera dalam kebaikan. Dan merekalah
orang-orang yang terdahulu memperolehnya” (Al-Mu’minun: 61)
Landasan Poligami
dan jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.(Annisa;3)
Usaha
pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah di mulai sejak zaman presiden
Soekarno hal ini tercatat dalam sejarah dengan adanya perpu Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang
Pemberantasan korupsi dan Peraturan antikorupsi KSAD (Peperpu/C13/1958), dan KSAL
(No. Prt/Z.I./1/7). Peraturan
ini memperlakukan korupsi sebagai extra ordinary crime, di
dalamnya terdapat sistem hukum preventif (pendaftaran harta benda pejabat), dan
pengajuan gugatan langsung ke pengadilan tinggi (tanpa melalui Pengadilan
Negeri) terhadap pejabat yang hartanya tidak seimbang dengan gajinya, tetapi
sulit dibuktikan. Jaksa Agung Soeprapto pernah membawa Menteri Luar Negeri (alm. Roeslan
Abdul Gani) ke pengadilan dengan dugaan korupsi, meski gagal.
