Aksi KAMMI Tolak Kenaikan Harga BBM

Unjuk rasa anti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan massa dalam jumlah besar terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selasa (27/3), organisasi kemahasiswaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar demo di depan kampus dan dilanjutkan ke Kantor Walikota Tangerang Selatan (Tangsel).

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dinilai akan berdampak serius pada perekonomian masyarakat. “Kami mendesak Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diani, untuk menolak dengan tegas kenaikan harga BBM karena akan merugikan rakyat,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik, Gada Mughitsa.

Gada menjelaskan, Susilo Bambang Yudhoyono harus mundur karena telah gagal menyejahterakan rakyat, terbukti dengan tidak mampunya pemerintah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah adalah bukti kegagalan dalam merancang keuangan negara dan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Gada, mahasiswa dan rakyat Indonesia harus bersatu melawan segala bentuk penindasan dan pembodohan yang dilakukan pemerintah. Kenaikan harga BBM telah merugikan dan membebankan masyarakat, terutama rakyat miskin.

Jika pemerintah tetap pada sikapnya untuk menaikkan harga BBM dan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mahasiswa akan mengambil langkah untuk terus melakukan demo besar-besaran. “Kami menyerukan dan mengajak seluruh elemen pergerakan mahasiswa, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), civitas akademika, dan politisi untuk menolak dan mengecam rencana kenaikan harga BBM,” tegas Gada.

Ketua KAMMI Gery Suryosukmono mengatakan, kenaikan harga BBM hanyalah sebuah akal bulus dan bentuk neokolonialisme baru dari pemerintah. Dampak yang terjadi akan sistematik, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, dan transportasi.

Unjuk rasa yang dilakukan KAMMI adalah bentuk desakan kepada Walikota Tangsel untuk menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Di negara demokrasi ini, seharusnya pemerintah membuat keputusan atau kebijakan yang disesuaikan dengan suara hati rakyat. Tidak benar jika penyelenggara negara memutuskan kebijakan secara tirani dan rakyat harus menerima begitu saja. (rez)